news24xx.com
Friday, 20 Sep 2019

Jokowi dan PDIP Saling Menentang Atas Perubahan UUD 1945

news24xx


Presiden Joko Widodo Presiden Joko Widodo

News24xx.com -  Presiden Joko “Jokowi” Widodo secara resmi menentang amandemen UUD 1945, yang akan memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengaktifkan kembali Pedoman Kebijakan Negara (GBHN). Ini sangat kontras dengan sikap yang ditunjukkan oleh pendukung politik utama presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya adalah produk dari proses pemilihan langsung," Presiden menegaskan dalam makan siang dengan bos media massa di Istana Merdeka pada hari Rabu, 14 Agustus.

Selain itu, presiden memastikan bahwa GBHN tidak lagi relevan dengan usia saat ini yang tumbuh secara dinamis cepat yang harus direspon dengan cepat, yang menurutnya kurang dalam inti GBHN.

Dia juga menyebutkan bahwa arah pembangunan negara sudah diawasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN dan RPJPN).

MPR menyusun amandemen ke-5 UUD 1945 sejak tahun lalu. Partai-partai politik diketahui berada di balik seruan untuk mengamandemen Konstitusi dan mengembalikan GBHN, yang mereka klaim dapat menyelaraskan visi dan misi program pembangunan negara.

Masa jabatan parlemen yang mendekati akhir tahun ini menyebabkan diskusi tentang pemulihan GBHN diserahkan kepada anggota MPR yang memulai masa jabatan 2019-2024 mereka.

Amandemen UUD 1945 disebutkan oleh ketua partai politik utama Jokowi, Megawati Soekarnoputri selama kongres nasional ke-5 partai yang diadakan di Sanur, Bali, pekan lalu.

 

 

 

 

NEWS24XX.COM/PAR 

NEWS24XX.COM

Can be read in English and 100 other International languages





loading...
Versi Mobile
Loading...